BERITA

Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah dan Nataru 2025 telah diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi peningkatan potensi bencana pada musim hujan serta periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dalam rapat koordinasi tersebut, perkembangan kondisi cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi basah telah dipaparkan oleh Kepala BMKG, yang menunjukkan adanya peningkatan risiko banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, kesiapsiagaan daerah rawan bencana ditekankan agar dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan.

Arahan kepada pemerintah daerah telah disampaikan oleh Menko PMK, yang menegaskan bahwa upaya antisipasi harus dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan seluruh unsur pemerintahan daerah. Keaktifan kepala daerah dalam mengoordinasikan langkah kesiapsiagaan dinyatakan sebagai faktor penting dalam pengurangan risiko bencana. Kepala daerah diharapkan berperan langsung dalam memantau kondisi wilayahnya, memastikan kesiapan perangkat daerah, serta mengoptimalkan fungsi BPBD di masing-masing daerah.

Selain itu, daerah terdampak diarahkan untuk segera melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi peralatan penanggulangan bencana, termasuk sarana evakuasi, alat berat, sistem peringatan dini, logistik kebencanaan, serta kesiapan sumber daya manusia. Kesiapan posko siaga, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian juga diharapkan telah dipastikan dalam kondisi aman dan layak digunakan.

Penekanan terhadap penguatan koordinasi lintas sektor turut disampaikan, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun dengan unsur TNI, Polri, relawan, dan masyarakat. Kepala daerah juga diharapkan aktif dalam menyampaikan informasi peringatan dini kepada masyarakat serta memastikan pelaksanaan edukasi kebencanaan dilakukan secara masif, khususnya menjelang dan selama periode Nataru 2025.

Kepala BNPB menegaskan bahwa kesiapsiagaan yang dilakukan sejak dini, dengan dukungan kepemimpinan kepala daerah yang aktif dan responsif, diharapkan mampu meminimalisir dampak korban jiwa serta kerugian material akibat bencana hidrometeorologi basah.

Melalui rapat koordinasi ini, peningkatan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah serta dinamika mobilitas masyarakat pada Nataru 2025 diharapkan dapat terwujud, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.